INFORMASI TERBARU " 2 BATASAN UTAMA TINDAKAN GURU UNTUK MENDISIPLINKAN SISWA"

Assalamu'alaikum wr.wb. selamat sore dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia....
mari simak informasi terbaru dan sangat penting berikut ini tentang 2 batasan guru dalam medidik siswa yang telah diatur dalam undang-undang, semoga dengan ini tidak ada lagi permasalahan hukum yang membelit guru....


Dalam berbagai proses pendidikan kita telah mengenal berbagai bentuk hukuman disiplin yang dipercaya sebagai bagian proses itu sendiri dalam rangka transfer ilmu pengetahuan dan penanaman disiplin. Ketika belajar mengaji di masjid, musala atau rumah guru mengaji, orang tua tidak sekadar mengantar anaknya untuk diajari mengaji tetapi juga menyertakan rotan atau sejenisnya sebagai bentuk penyerahan orang tua atas perilaku anaknya saat menempuh proses pendidikan mengaji. Ketika menyerahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan, orang tua sesungguhnya telah menyerahkan anaknya sepenuhnya untuk dididik. 

Termasuk dalam pengertian ini adalah tidak mencampuri apa yang dilakukan guru dalam proses mendidik anaknya.

Itu lah yang membedakan dengan situasi penyerahan anak kepada lembaga pendidikan dewasa ini. Orang tua tidak sepenuhnya menyerahkan anaknya kepada guru. Guru dan lembaga pendidikan kadang dianggap seolah seperti sekadar lembaga pelayanan jasa untuk menghasilkan lulusan, tidak dipandang sebagai lembaga sakral yang marwahnya harus dijaga bersama. Atas nama hak asasi manusia guru tidak diizinkan mengambil tindakan disiplin kepada peserta didik. Tindakan disiplin oleh guru tidak jarang menyebabkan guru berurusan dengan pihak berwajib. Akibat ikutannya disiplin di sekolah menjadi sangat longgar.

Aspek Pidana
Dari sisi hukum pidana, siapa saja yang menjadi pelaku tindak pidana, maka ia wajib dihukum. 

Itu lah yang disebut sebagai pertanggungjawaba pidana. Pada dasarnya setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya. Namun demikian hukum menentukan pula bahwa ada beberapa pengecualian seperti orang yang menjalankan perintah jabatan, atau orang yang hilang ingatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apapun perbuatan yang dilakukannya.

Apakah guru yang mendisiplinkan muridnya dapat dianggap sebagai menjalankan tugas dan jabatan? Tentu saja tidak serta merta seperti itu. Dalam sekolah-sekolah zaman dahulu, sering juga kita mendengar kalau ada anak sekolah yang di-straf. Itu tak lain tak bukan daripada menunjukkan istilah penghukuman. Namun demikian, secara tegas Soesilo dalam buku KUHP dan Penjelasannya menyatakan bahwa terhadap hal demikian tidak dapat disebut dengan pidana. Hukuman yang biasa dijatuhkan guru kepada murid, atau hukuman diciplinair yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya, karena telah melanggar peraturan tata tertib kepolisian, tidak masuk dalam pengertian pidana. 

Namun demikian, itu tidak berarti pula bahwa seorang guru yang melakukan tindakan disiplin yang melampaui batas dapat dikualifikasikan sebagai melakukan tindak pidana. Tindakan disiplin tidak harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik baik dengan tangan maupun dengan alat. Perlakuan disiplin harus dipilah-pilih berdasarkan kepatutan yang wajar misalnya berupa tugas menulis, atau tugas-tugas yang lain yang dapat bermanfaat bagi siswa itu sendiri.

Jika secara objektif tindakan guru telah menimbulkan akibat fisik bagi siswa, maka tentu saja guru dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena melakukan tindakan penganiayaan berdasarkan KUHP. Dan untuk itu tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat membebaskan guru dari pertanggungjawaban pidana.  Hal ini lah yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh semua guru di Indonesia.

Batasan tindakan disiplin yang dapat diberikan oleh guru diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 74/ 2008 yaitu:

 (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang undangan. (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.(4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Jika batasan tersebut dipahami oleh para pendidik dan penegak hukum, sudah semestinya tidak ada lagi guru yang berurusan dengan penegak hukum kecuali untuk hal lain di luar proses pendidikan. 


Demikian informasi terbaru yang dapat saya berikan....
semoga bermanfaat untuk rekan-rekan guru semua....




loading...

Belum ada Komentar untuk "INFORMASI TERBARU " 2 BATASAN UTAMA TINDAKAN GURU UNTUK MENDISIPLINKAN SISWA""

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel